SKKNI Perasuransian Indonesia

skkni

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 141 Tahun 2013 Tentang SKKNI Perasuransian, Indonesia diharuskan untuk dapat mempersiapkan SDM yang kompeten di bidang Perasuransian untuk menghadapi persaingan yang terjadi pasar global. Kebijakan ini turut memberikan harapan serta optimisme seluruh masyarakat di Industri Perasuransian atau Asuransi dan Penunjang Asuransi. Surat Keputusan Menakertrans tersebut berisi mengenai Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib dan Golongan Pokok Jasa Penunjang untuk Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.

SKKNI Perasuransian dibentuk untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten pada bidang perasuransian sehingga SDM tersebut dapat melakukan pengembangan, dapat mengkoordinir, memberikan fasilitas serta melaksanakan jasa asuransi  yang berlaku di pusat dan di daerah, melalui pembinaan serta mengembangkan standar kompetensi pada bidang perasuransian guna memenuhi tuntutan dari industri yang menyediakan jasa asuransi, masyarakat, asosiasi serta praktisi yang diakui di bidang perasuransian secara nasional maupun internasional. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pelaku bisnis asuransi untuk memberikan perlindungan serta pembinaan  kepada  para stakeholder Asuransi. Fungsi dari pengembangan asuransi didasarkan pada berbagai bagian yang meliputi fungsi kunci dari underwriting,  klaim, reasuransi, pialang, aktuaria, penilaian kerugian serta pengawasan perasuransian. Berbagai fungsi kunci tersebut merupakan sistem multi disiplin yang kemudian terbagi ke dalam beberapa subsistem sebagai fungsi utama.

Informasi lebih lanjut untuk SK Menakertrans bisa di unduh di sini