Sejarah LSPPI

sejarah

LATAR BELAKANG

Era kawasan bebas perdagangan dan tenaga kerja ASEAN 2015 sudah di depan mata. Berlakunya era globalisasi antar negara tersebut, banyak peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Di satu sisi membuka kesempatan yang seluas-luasnya diantara negara tersebut, namun disisi lain membawa dampak persaingan yang akan semakin tajam dan ketat.

Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN harus siap menyongsong datangnya era globalisasi tersebut, sebab dapat menciptakan peluang dan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia mampu bersaing dalam segala hal. Termasuk keunggulan kompetitif tenaga kerja, baik di sektor industri maupun jasa.

Pasar tenaga kerja nasional dan internasional menghendaki tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Banyak industri menuntut agar tenaga kerjanya memiliki sertifikat kompetensi yang dapat dipercaya. Bahkan di sejumlah negara hampir selalu mensyaratkan agar setiap tenaga kerja yang ingin bekerja harus memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga otoritas yang sah.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus melalui badan nasional sertifikasi profesi yang independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Atas amanat undang-undang tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Dalam pelaksanaannya, BNSP dapat mendelegasikan tugasnya kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja melalui sistem lisensi.

Inilah yang mendasari terbentuknya LSP Perasuransian Indonesia bersama-sama dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang perasuransian berkomitmen untuk menciptakan standar mutu kompetensi tenaga perasuransian yang berkualitas dan handal, siap menghadapi persaingan di era globalisasi. Selain itu, dengan memiliki sertifikasi kompetensi kerja perasuransian, maka yang bersangkutan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis sesuai dengan standar kompetensi kerjanya, baik secara nasional dan atau internasional.

Akhirnya, semoga dengan adanya LSP Perasuransian Indonesia ini dapat mewujudkan kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders) akan tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing, sehingga industri perasuransian dapat berintegritas, berkualitas dan berkembang sesuai yang diharapkan.